DIKSARA.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menanggapi proyeksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan asumsi terbaru, APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2026 diperkirakan menyusut hingga Rp725,69 miliar atau sekitar 20,39 persen dibandingkan dengan KUA/PPAS APBD 2026. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, penurunan tersebut tercatat mencapai Rp631,79 miliar atau sekitar 18,23 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Budi Azhar menilai diperlukan langkah penyesuaian yang matang agar target pembangunan daerah tetap tercapai. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat ini.
“Saya yakin Bupati dan tim anggaran mampu menyesuaikan kondisi ini dengan target RPJMD. Yang penting, prioritas pembangunan tetap terjaga,” ujar Budi Azhar usai rapat paripurna, Rabu (1/10/2025).
Dari data eksekutif, pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,98 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp908,43 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp3,06 triliun.
Sementara belanja daerah mencapai Rp4,05 triliun, atau turun Rp685,69 miliar dibandingkan tahun 2025. Penurunan paling tajam terjadi pada Belanja Modal sebesar -47,91 persen dan Belanja Tidak Terduga sebesar -50 persen.
Di sisi lain, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fokus utama diarahkan pada urusan pemerintahan wajib, terutama pelayanan dasar publik agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.***
